Usia satu dekade (sepuluh tahun) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi momen terpenting bagi kemajuan pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik di tanah air. Komisioner Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta Mohammad Dawam bersama Komisioner KI Sumatera Barat Adrian Tuswandi, dan Komisioner KI Sulawesi Tengah Rusli  menyampaikan pandangannya tentang pola peningkatakan kinerja bersama KI Pusat dan KI  Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dalam rangka Peringatan Hari Keterbukaaan Informasi Nasional (KIN) 2018 kepada KI Online.

 

Dalam pandangannya, Mohammad Dawam mengatakan KI Pusat dengan semua KI Daerah harus punya satu nafas, baik dalm hal kegiatan maupun filosofinya termasuk dalam hal teknis pelaksanaan UU KIP.

Ia juga menjelaskan bahwa, KI Pusat perlu memperbaiki regulasi internal serta melakukan harmonisasi dengan perundangan lainnya utamanya yang diterbitkan oleh Kemendagri, Kominfo, Kemenpan, Kemenkum dan HAM sertai perundangan lainnya. Juga menurutnya perlu meningkatkan koordinasi dengan semua pihak untuk membuat regulasi khusus terkait Sekretariat KI di seluruh Indonesia.

Menurutnya perlu pula melakukan konsolidasi KI se-Indonesia serta konsolidasi dengan semua peradilan, seperti dengan Mahkamah Agung (MA) dan Kejaksaan Agung. Disampaikan pula bahwa perlu membuat aturan baku tentang anatomi putusan ajudikasi dengan standar lembaga mandiri semi pengadilan. Hal itu bisa dipelajari dari MA dan Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu, Adrian mengatakan sebenarnya KI Pusat dan KI Daerah itu sifatnya koordinasi tidak hirarkis sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang. Namun demikian, menurutnya, KI Pusat punya power berdasarkan UU 14 Tahun 2008 karena KI Pusat dapat membuat regulasi dan menjadi Timsel pada seleksi calon komisioner di KI Provinsi.

Menurutnya ikatan ini harusnya membuat KI Pusat bisa meningkatkan perannya dalam meningkatkan kinerja bersama KI Daerah. “Tapi karena koordinasi selama ini lebih cendrung silaturahim ya akhirnya hubungan kuat itu kurang bermakna kinerja,” katanya menjelas.Ia berharap kedepan KI Pusat dapat menjadi payung bagi marwahnya lembaga KI seluruh  Indonesia.

Sedangkan Komisioner KI Sulawesi Tengah Rusli mengatakan tidak terasa keberadaan  UU KIP  di Indonesia sudah  memasuki  satu dekade, namun dalam kurun  waktu 10 tahun pelaksanaa Undang-Undang Nomor 14 Tahun  2008 tentang Keterbukaan  Informasi Publik ini belum berjalan optimal.

Ia mengatakan keberadaan Komisi Informasi sebagai lembaga mandiri yang di bentuk menjalankan UU ini belum bisa berbuat banyak karena terkendala dengan berbagai   tantangan baik internal maupun eksternal.

“Melihat kondisi permasalahan KI  yang hampir seragam  diseluruh daerah maka perlu dibangun sinergitas antara KI pusat dengan KI daerah dalam menghadapi permasalahan klasik ini ,sehingga kedepan Komisi Informasi di Indonesia mampu berbuat banyak untuk  mengawal keterbukaan Infomasi di  Negeri tercinta yang hingga kini  masih jauh dari amanah UU KIP,” katanya menjelaskan.

Disampaikannya bahwa masih banyak hal yang perlu menjadi perhatian  KI Pusat  terhadap KI Daerah yakni penguatan kelembagaan KI didaerah dengan memberikan support  melalui  kunjungan kedaerah sehingga ada perhatian Pemerintah Daerah terhadap  lembaga ini. Untuk itu, ia berharap semoga hal tersebut menjadi agenda KI  Pusat  kedepan untuk membangun kinerja KI kearah yang lebih baik.(Sumber: komisiinformasi.go.id)