Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 23, yang disebutkan sebagai berikut:

Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau bertugas :

  • menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi;
  • menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah Provinsi Kepulauan Riau
  • memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang┬ČUndang ini kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.

Komisi Informasi befungsi :

Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.