Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumensi (PPID) Pembantu Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu melakukan konsultasi ke PPID Komisi Informasi Pusat (KIP) pada hari Kamis (28/7) di Ruang Rapat lantai 5 KIP Jakarta, Rombongan PPID Dinkes Bengkulu terdiri dari Sekretaris Khaidir, Samsun, Aplan, Ardani, dan Redo itu diterima oleh PPID KIP yang terdiri dari Tenaga Ahli KIP Annie Londa, Pengelola Data KIP Rizki Susanto dan Kuncoro serta administrasi KIP MA Azet.

Pada kesempatan itu PPID Dinkes Bengkulu menyampaikan beberapa masalah, mulai dari standar pembiayaan, sejumlah pengaduan informasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) hingga persoalan apakah PPID dapat menolak permohonan informasi Pemohon Informasi. Selain itu, juga dipertanyakan soal PPID yang belum diatur di UU KIP dan hanya ditetapkan berdasarkan SK SKPD.

PPID Dinkes Bengkulu juga mempertanyakan mengenai cari mengatasi LSM yang datang meminta informasi hanya untuk mencari celah, seperti soal kontrak. Selain itu, juga dipertanyakan mengenai cara pengujian uji konsekuensi jika informasi dikecualikan.

Dalam penjelasannya, PPID KIP menyampaikan bahwa perlu pengaturan tata kelola dalam struktur organisasi PPID sehingga mempermudah dalam pelayanan informasi kepada publik. Disarankan juga agar membuat Daftar Informasi Publik (DIP) yang dapat diberikan kepada Pemohon Informasi sekaligus membuat Daftar Pengecualian Informasi (DPI) sebagai informasi yang dikecualikan kepada Pemohon Informasi yang ditetapkan melalui surat penetapan dari PPID Utama. (www.komisiinformasi.go.id)