Ketua MK (Majelis Komisioner-red) KIP (Komisi Informasi Pusat-red) Henny S Widyaningsih beranggotakan Abdulhamid Dipopramono dan Rumadi Ahmad dengan mediator Yhannu Setyawan bersama Panitera Pengganti Aldi Rano Sianturi memutuskan untuk mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk seluruhnya. MK membacakan putusan sengketa informasi antara Pemohon individu Hotmaria H Sijabat dan Rosmaniar terhadap Termohon DP (Dewan Pengurus-red) Perkumpulan RS (Rumah Sakit-red) Husada register 016/III/KIP-PS/2016  di Ruang Sidang lantai 5 KIP Jakarta, Senin (3/10).

Pada sidang dengan agenda tunggal pembacaan putusan itu dihadiri para pihak, baik dari Pemohon maupun dari Kuasa Termohon. Usai membacakan putusan secara bergantian, MK masih menyempatkan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak terhadap putusan tersebut yang dijawab Pemohon menerima putusan itu sedangkan Kuasa Termohon menyatakan akan merapatkan terlebih dahulu dengan principal.

Dalam kesimpulan MK menyatakan KIP berwenang untuk menyidangkan sengketa informasi aquo, sementara Pemohon dan Termohon telah memenuhi legal standing sebagai para pihak. Dan dalam pengajuan sengketa informasi telah memenuhi jangka waktu.

Pada akhir pembacaan putusan, MK dalam amar putusan memutuskan: mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk seluruhnya. Juga MK menyatakan informasi yang diminta Pemohon merupakan informasi publik yang terbuka untuk publik.

MK memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi kepada Pemohon berupa foto copy salinan yang biaya dibebankan kepada Pemohon. Dengan demikian, kesimpulan yang disampaikan Termohon bahwa Pemohon tidak memenuhi legal standing karena tidak menyertakan dukungan dari seluruh karyawan RS Husada ditolak MK karena Pemohon maju sebagai pemohon invidu.

Dalam kesimpulannya, Pemohon menilai Dewan Pengurus Perkumpulan RS Husada seharusnya membuka informasi tentang perpindahan kewenangan dari RS Husada ke Perkumpulan yang dilakukan sejak tahun 2011. Karena sejak saat itu, belum ada laporan dari perkumpulan, bahkan juga tidak ada tunjangan lagi kepada karyawan.

Pemohon juga berkesimpulan bahwa Perkumpulan RS Husada adalah BP (Badan Publik-red) karena sumber dananya dari masyarakat. Bahkan Pemohon menyatakan bahwa Termohon wajib menyediakan informasi publik secara berkala karena informasi yang diminta bukan yang dikecualikan.

Maka penggunaan dan pengelolaan dana harus dilaporkan, termasuk keputusan perkumpulan Husada, rencana kerja, perkiraan pengeluaran pertahun, prosedur kerja, laporan keuangan, laba rugi. Semua yang disampaikan Pemohon dibenarkan MK sebagai informasi publik dan harus dibuka kepada publik. (Sumber: komisiinformasi.go.id)