Pemohon meminta kepada MK (Majelis Komisioner-red) KIP (Komisi Informasi Pusat-red) agar dapat memerintahkan Termohon Kementerian Sekretariat Negara RI segera mengumumkan hasil TPF (Tim Pencari Fakta-red) kasus kematian aktivis HAM (Hak Asasi Menusia-red) Munir Said Thalib. Kuasa Termohon terdiri dari Putri Kanesia, Kepala Divisi Advokasi Hak Sipil dan Politik KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), Sri Supariati, Ucok Sigit dan Satrio Wirataru menyampaikan hal itu dalam persidangan KIP di Jakarta pada Jumat (30/9).

Pada persidangan lanjutan pembacaan kesimpulan para pihak dipimpin Ketua MK Evy Trisulo beranggotakan Yhannu Setyawan dan Dyah Aryani dengan mediator John Fresly bersama Panitera Pengganti Afrial Sibarani dilaksanakan di Ruang Sidang KIP lantai 5 Gedung PPI (Perusahaan Perdagangan Indonesia-red) jalan Abdul Muis 8 Jakarta Pusat. MK memutuskan untuk melanjutkan kembali persidangan pada 10 Oktober 2016 dengan agenda tunggal pembacaan putusan sekitar pukul 10.00 WIB.

MK menyatakan seyogianya dalam persidangan kali diberikan kesempatan kepada para pihak untuk membacakan kesimpulan sebelum dilakukan pembacaan putusan. Namun dalam persidangan ini hanya dihadiri Kuasa Pemohon tanpa dihadiri Kuasa Termohon dari Kemensesneg (Kementerian Sekretariat Negara-red).

Meski demikian, MK tetap melaksanakan persidangan itu dengan hanya mendengarkan pembacaan kesimpulan dari pihak Pemohon. Empat orang Kuasa Pemohon membacakan kesimpulannya secara bergantian dalam waktu kurang dari satu jam.

Pada bagian kesimpulan Pemohon disampaikan empat poin penting, pertama meminta kepada KIP agar menyatakan informasi a quo (Tersebut-red) adalah informasi yang terbuka untuk publik. Kedua, menyatakan bahwa Termohon adalah pihak yang menguasai informasi a quo, ketiga, memerintahkan Termohon untuk segera mengumumkan informasi a quo kepada publik dan memberikan salinan dan/copy informasi a quo kepada Pemohon.

Dan kesimpulan yang keempat, berisi “ Atau, jika Majelis Komisioner berpendapat Termohon tidak menguasai informasi a quo maka Majelis Komisioner dapat memerintahkan Termohon untuk menjalankan kewajibannya mencari informasi a quo di Badan Publik yang menguasai dan mengetahui keberadaan informasi a quo,”. Kemudian disampaikan Kuasa Pemohon, jika MK memiliki pertimbangan lain, maka diminta yang seadil-adilnya.

Kuasa Pemohon tetap bersikukuh bahwa seyogianya PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi-red) Kemensesneg dapat meminta kembali dokumen kasus kematian Munir ke tim TPF, karen Kemensesnge sebagai penanggungjawab dokumentasi dokumen negara. Sebagaimana diketahui, pada persidangan sebelumnya, Kuasa Termohon menyatakan tidak menguasai informasi yang diminta Pemohon tentang hasil TPF kematian Munir. ( Sumber: komisiinformasi.go.id)