Pemohon menghadirkan dua orang saksi mantan Direktur Utama Rumah Sakit Husada Jakarta pada persidangan lanjutan antara Pemohon Hotmaria dan Rosmaniar terhadap Termohon dari Dewan Perkumpulan RS Husada di Ruang Sidang lantai 5 Komisi Informasi Pusat (KIP) Jakarta pada Senin (26/9). Persidangan sengketa informasi yang telah berjalan sejak Juni 2016 itu, menurut Ketua Majelis Komisioner (MK) KIP Henny S Widyaningsih harus segera diakhiri dengan acara pembacaan putusan pada Senin 3 Oktober 2016 pukul 14.00 WIB.

Pada persidangan itu, saksi kedua yang dihadirkan Pemohon yaitu Dr Pranantio selaku Dirut RS Husada pada tahun 2008 hingga 2011 menyatakan semua proses dilakukan secara transparan. Bahkan saksi menyampaikan bahwa selalu dilakukan pertemuan dengan karyawan dan dilakukan piknik untuk 1000 karyawan dan setiap setahun sekali dilakukan kenaikan gaji sebesar 10 persen.

Sedangkan saksi pertama yang juga mantan Dirut RS Husada pada era sebelum tahun 2008, Dr Utomo menyatakan proses transparansi terus disuarakan pada saat masih menjabat. Bahkan oleh Menteri Kesehatan pada saat itu yang meminta agar ada pengawasan dari unsur masyarakat sehingga RS Husada bisa berjalan lancar.

Kemudian disebutkannya bahwa itulah cikal bakal terbentuknya Dewan Perkumpulan RS Husada sebagai bagian dari pengawasan masyarakat karena RS Husada didirikan oleh masyarakat. Namun kedua saksi tidak bisa menjelaskan tentang kondisi sekarang ini terhadap RS Husada dan Perkumpulan Husada. Untuk itu, Pemohon menyatakan Badan Publik (BP) ini sudah sangat tertutup dan tidak transparan lagi sehingga Pemohon melakukan sengketa ke KIP karena tidak mendapatkan informasi yang dimohonkan.

Adapun informasi yang diminta Pemohon kepada Dewan Perkumpulan RS Husada adalah mengenai akte pendirian perkumpulan, sumber dana, program kerja. Bahkan juga termasuk laporan keuangan sejak tahun 2005 hingga 2015.Untuk mempercepat putusan persidangan sengketa informasi yang sudah berlangsung selama hampir empat bulan maka MK meminta para pihak membuat kesimpulan. Kesimpulan para pihak diharapkan MK sudah dapat diberikan tiga hari kerja sebelum putusan dibacakan. (Sumber: www.komisiinformasi.go.id)