Sebagai provinsi ke-34 sekaligus termuda di Indonesia, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) diwakili Dishubkominfo langsung merespon pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dengan melakukan konsultasi pembentukan Komisi Informasi (KI) ke Komisi Informasi Pusat (KIP). Tim Dishubkominfo Kaltara itu diterima langsung Ketua KIP John Fresly didampingi Kabag KIP H Samuah bersama Asisten Ahli Feri Firdaus dan Reno di Ruang Rapat lantai 5 KIP Jakarta, Selasa (9/8).

Sebagaimana diketahui, Provinsi Kaltara terbentuk sebagai Daerah Otonom Baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 pada tanggal 25 Oktober 2012. Secara resmi mulai aktif sejak tanggal 22 April 2012 seiring dengan dilantiknya Penjabat Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie dan Wagub H Udin Hianggio.

Dalam konsultasi itu, John Fresly menyampaikan kepada rombongan Dishubkominfo Kaltara yang dipimpin Kadishubkominfo Ahmad Hairani bersama Kabid Kominfo Hamdani, Kasi Dokinfo Obeth S, dan staf Muhammad Agli Fahmi, bahwa proses rekrutmen komisioner harus memperhatikan perimbangan antara wakil dari pemerintah dan wakil dari masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa seyogianya dari 15 nama yang dimajukan kepada Gubernur dan akan disampaikan untuk dilakukan fit and proper test di DPRD Kaltara, ada 4 sampai 5 orang yang merupakan wakil dari pemerintah. Karena setelah uji kelayakan dan kepatutan di dewan daerah maka akan ditentukan 5 orang komsioner terpilih untuk dikembalikan ke Gubenur agar segera dilantik, dari 5 komisioner paling tidak ada 1 atau 2 wakil dari pemerintah. Ia juga mengingatkan bahwa untuk komisioner wakil dari pemerintah tidak harus dari PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau pensiunan, meski dari masyarakat yang penting yang bersangkutan bersedia menjadi wakil pemerintah.

Ia juga mengatakan untuk komposisi komisioner dari unsur masyarakat biasanya memang lebih besar karena keterbukaan informasi publik lebih untuk memberikan kesempatan masyarakat luas dapat mengakses informasi publik dari lembaga pemerintah.

Sementara untuk latar belakang pendidikan, John juga memberikan arahan kalau bisa diutamakan calon komisioner yang berasal dari latar belakang sarjana hukum ataupun kehumasan. Namun tidak tertutup kemungkinan dari latar belakang pendidikan lainnya, seperti bidang teknologi informasi karena yang ditangi KI adalah sengketa mengenai informasi, bahkan bisa berkembang kesemua bidang pendidikan karena yang disengketan bisa bidang pertanahan, pertanian, keuangan, perbakan, pajak, kedokteran, bahkan juga kelautan dan sebagainya