Akibat prinsipal Termohon belum memahami tentang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) maka Kuasa Termohon tidak dapat menghadirkan prinsipal Perkumpulan Rumah Sakit Husada Jakarta di persidangan. Sidang ajudikasi non litigasi dengan nomor sengketa 016/III/KIP-PS/2016 antara Pemohon Hotmaria H Sijabat dengan Termohon Dewan Perkumpulan RS Husada dipimpin Ketua MK Henny S Widyaningsih beranggotakan Rumadi, dan Abdulhamid Dipopramono, dengan Mediator Yhannu Setyawan serta Panitera Pengganti Aldi Rano, di Ruang Sidang lantai 4 KIP Jakarta, Kamis (4/8).

MK telah memerintahkan kuasa termohon agar dapat menghadirkan prinsipal Dewan Perkumpulan RS Husada sejak persidangan sebelumnya namun hingga persidangan berlangsung kembali, kuasa termohon tidak dapat menghadirkan prinsipal dengan alasan prinsipal tidak paham UU KIP. Untuk alasannya tersebyt, MK tetap meminta hadirkan prinsipal pada sidang selanjutnya karena kuasa termohon setiap ditanya MK selalu menyampaikan akan konsultasikan ke prinsipal, jika harus konsultasi terus maka prinsipal harus dihadirkan agar sidang berlangsung dengan biaya murah.

MK juga telah memutuskan bahwa persidangan ini dapat dilanjutkan karena pemeriksaan awal sudah selesai dan semua memenuhi syarat mulai dari legal standing maupun jangka waktu. MK sekaligus meminta dilakukan mediasi jika Termohon menyatakan informasi yang diminta Pemohon adalah informasi terbuka. Setelah persidangan tersebut dilanjutkan dengan persidangan sidang ajudikasi non litigasi dengan nomor sengketa 049/IX/KIP-PS/2015 Antara Pemohon Poltak Simanjuntak & Patners Advocates dan Legal Consultan dengan Termohon PT.Balai Lelang Harmoni dipimpin Ketua Majelis Komisioner John Fresly beranggotakan Rumadi dan Dyah Aryani dengan Mediator Evy Trisulo serta Panitera Pengganti Afrial Sibarani,