Ketua MK (Majelis Komisioner-red) KIP (Komisi Informasi Pusat-red) Henny S Widyaningsih beranggotakan Abdulhamid Dipopramono dan Rumadi Ahmad dengan mediator Yhannu Setyawan bersama Panitera Pengganti Aldi Rano Sianturi memutuskan untuk mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk seluruhnya. MK membacakan putusan sengketa informasi antara Pemohon individu Hotmaria H Sijabat dan Rosmaniar terhadap Termohon DP (Dewan Pengurus-red) Perkumpulan RS (Rumah Sakit-red) Husada register 016/III/KIP-PS/2016  di Ruang Sidang lantai 5 KIP Jakarta, Senin (3/10).

Pada sidang dengan agenda tunggal pembacaan putusan itu dihadiri para pihak, baik dari Pemohon maupun dari Kuasa Termohon. Usai membacakan putusan secara bergantian, MK masih menyempatkan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak terhadap putusan tersebut yang dijawab Pemohon menerima putusan itu sedangkan Kuasa Termohon menyatakan akan merapatkan terlebih dahulu dengan principal.

Dalam kesimpulan MK menyatakan KIP berwenang untuk menyidangkan sengketa informasi aquo, sementara Pemohon dan Termohon telah memenuhi legal standing sebagai para pihak. Dan dalam pengajuan sengketa informasi telah memenuhi jangka waktu.

Pada akhir pembacaan putusan, MK dalam amar putusan memutuskan: mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk seluruhnya. Juga MK menyatakan informasi yang diminta Pemohon merupakan informasi publik yang terbuka untuk publik.

MK memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi kepada Pemohon berupa foto copy salinan yang biaya dibebankan kepada Pemohon. Dengan demikian, kesimpulan yang disampaikan Termohon bahwa Pemohon tidak memenuhi legal standing karena tidak menyertakan dukungan dari seluruh karyawan RS Husada ditolak MK karena Pemohon maju sebagai pemohon invidu.

Dalam kesimpulannya, Pemohon menilai Dewan Pengurus Perkumpulan RS Husada seharusnya membuka informasi tentang perpindahan kewenangan dari RS Husada ke Perkumpulan yang dilakukan sejak tahun 2011. Karena sejak saat itu, belum ada laporan dari perkumpulan, bahkan juga tidak ada tunjangan lagi kepada karyawan.

Pemohon juga berkesimpulan bahwa Perkumpulan RS Husada adalah BP (Badan Publik-red) karena sumber dananya dari masyarakat. Bahkan Pemohon menyatakan bahwa Termohon wajib menyediakan informasi publik secara berkala karena informasi yang diminta bukan yang dikecualikan.

Maka penggunaan dan pengelolaan dana harus dilaporkan, termasuk keputusan perkumpulan Husada, rencana kerja, perkiraan pengeluaran pertahun, prosedur kerja, laporan keuangan, laba rugi. Semua yang disampaikan Pemohon dibenarkan MK sebagai informasi publik dan harus dibuka kepada publik. (Sumber: komisiinformasi.go.id)

Pemohon menghadirkan dua orang saksi mantan Direktur Utama Rumah Sakit Husada Jakarta pada persidangan lanjutan antara Pemohon Hotmaria dan Rosmaniar terhadap Termohon dari Dewan Perkumpulan RS Husada di Ruang Sidang lantai 5 Komisi Informasi Pusat (KIP) Jakarta pada Senin (26/9). Persidangan sengketa informasi yang telah berjalan sejak Juni 2016 itu, menurut Ketua Majelis Komisioner (MK) KIP Henny S Widyaningsih harus segera diakhiri dengan acara pembacaan putusan pada Senin 3 Oktober 2016 pukul 14.00 WIB.

Pada persidangan itu, saksi kedua yang dihadirkan Pemohon yaitu Dr Pranantio selaku Dirut RS Husada pada tahun 2008 hingga 2011 menyatakan semua proses dilakukan secara transparan. Bahkan saksi menyampaikan bahwa selalu dilakukan pertemuan dengan karyawan dan dilakukan piknik untuk 1000 karyawan dan setiap setahun sekali dilakukan kenaikan gaji sebesar 10 persen.

Sedangkan saksi pertama yang juga mantan Dirut RS Husada pada era sebelum tahun 2008, Dr Utomo menyatakan proses transparansi terus disuarakan pada saat masih menjabat. Bahkan oleh Menteri Kesehatan pada saat itu yang meminta agar ada pengawasan dari unsur masyarakat sehingga RS Husada bisa berjalan lancar.

Kemudian disebutkannya bahwa itulah cikal bakal terbentuknya Dewan Perkumpulan RS Husada sebagai bagian dari pengawasan masyarakat karena RS Husada didirikan oleh masyarakat. Namun kedua saksi tidak bisa menjelaskan tentang kondisi sekarang ini terhadap RS Husada dan Perkumpulan Husada. Untuk itu, Pemohon menyatakan Badan Publik (BP) ini sudah sangat tertutup dan tidak transparan lagi sehingga Pemohon melakukan sengketa ke KIP karena tidak mendapatkan informasi yang dimohonkan.

Adapun informasi yang diminta Pemohon kepada Dewan Perkumpulan RS Husada adalah mengenai akte pendirian perkumpulan, sumber dana, program kerja. Bahkan juga termasuk laporan keuangan sejak tahun 2005 hingga 2015.Untuk mempercepat putusan persidangan sengketa informasi yang sudah berlangsung selama hampir empat bulan maka MK meminta para pihak membuat kesimpulan. Kesimpulan para pihak diharapkan MK sudah dapat diberikan tiga hari kerja sebelum putusan dibacakan. (Sumber: www.komisiinformasi.go.id)

Pemohon meminta kepada MK (Majelis Komisioner-red) KIP (Komisi Informasi Pusat-red) agar dapat memerintahkan Termohon Kementerian Sekretariat Negara RI segera mengumumkan hasil TPF (Tim Pencari Fakta-red) kasus kematian aktivis HAM (Hak Asasi Menusia-red) Munir Said Thalib. Kuasa Termohon terdiri dari Putri Kanesia, Kepala Divisi Advokasi Hak Sipil dan Politik KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), Sri Supariati, Ucok Sigit dan Satrio Wirataru menyampaikan hal itu dalam persidangan KIP di Jakarta pada Jumat (30/9).

Pada persidangan lanjutan pembacaan kesimpulan para pihak dipimpin Ketua MK Evy Trisulo beranggotakan Yhannu Setyawan dan Dyah Aryani dengan mediator John Fresly bersama Panitera Pengganti Afrial Sibarani dilaksanakan di Ruang Sidang KIP lantai 5 Gedung PPI (Perusahaan Perdagangan Indonesia-red) jalan Abdul Muis 8 Jakarta Pusat. MK memutuskan untuk melanjutkan kembali persidangan pada 10 Oktober 2016 dengan agenda tunggal pembacaan putusan sekitar pukul 10.00 WIB.

MK menyatakan seyogianya dalam persidangan kali diberikan kesempatan kepada para pihak untuk membacakan kesimpulan sebelum dilakukan pembacaan putusan. Namun dalam persidangan ini hanya dihadiri Kuasa Pemohon tanpa dihadiri Kuasa Termohon dari Kemensesneg (Kementerian Sekretariat Negara-red).

Meski demikian, MK tetap melaksanakan persidangan itu dengan hanya mendengarkan pembacaan kesimpulan dari pihak Pemohon. Empat orang Kuasa Pemohon membacakan kesimpulannya secara bergantian dalam waktu kurang dari satu jam.

Pada bagian kesimpulan Pemohon disampaikan empat poin penting, pertama meminta kepada KIP agar menyatakan informasi a quo (Tersebut-red) adalah informasi yang terbuka untuk publik. Kedua, menyatakan bahwa Termohon adalah pihak yang menguasai informasi a quo, ketiga, memerintahkan Termohon untuk segera mengumumkan informasi a quo kepada publik dan memberikan salinan dan/copy informasi a quo kepada Pemohon.

Dan kesimpulan yang keempat, berisi “ Atau, jika Majelis Komisioner berpendapat Termohon tidak menguasai informasi a quo maka Majelis Komisioner dapat memerintahkan Termohon untuk menjalankan kewajibannya mencari informasi a quo di Badan Publik yang menguasai dan mengetahui keberadaan informasi a quo,”. Kemudian disampaikan Kuasa Pemohon, jika MK memiliki pertimbangan lain, maka diminta yang seadil-adilnya.

Kuasa Pemohon tetap bersikukuh bahwa seyogianya PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi-red) Kemensesneg dapat meminta kembali dokumen kasus kematian Munir ke tim TPF, karen Kemensesnge sebagai penanggungjawab dokumentasi dokumen negara. Sebagaimana diketahui, pada persidangan sebelumnya, Kuasa Termohon menyatakan tidak menguasai informasi yang diminta Pemohon tentang hasil TPF kematian Munir. ( Sumber: komisiinformasi.go.id)

Ketua Majelis Komisioner (MK) Komisi Informasi Pusat (KIP) Evi Trisulo D beranggotakan Yhannu Setyawan dan Dyah Aryani  melakukan pemeriksaan setempat di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Madiun, Rabu 5 Oktober 2016.Dalam persidangan sebelumnya di Surabaya, Rabu 24 Agustus 2016, BPN Madiun mengecualikan informasi yang diminta Pemohon. Pemeriksaan setempat ini merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa informasi antara Pemohon Abu Taram dengan Termohon BPN Kabupaten Madiun.

Ketua Majelis Komisioner (MK) Komisi Informasi Publik (KIP) Evy Trisulo D beranggotakan Dyah Aryani dan Yhannu Setyawan serta Panitera Pengganti Indah Puji Rahayu memutuskan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Madiun untuk membuka informasi Dokumen AJB hanya kepada Pemohon.Pembacaan putusan sidang ajudikasi non litigasi dengan nomor register sengketa 015/III/KIP-PS/2016 antara Pemohon Abu Taram dengan Termohon Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Madiun dilakukan pada Kamis (6/10) di Madiun.

Sejumlah pegiat HAM (Hak Asasi Manusia) sedang menanti pembacaan putusan oleh Majeli Komisioner (MK) Komisi Informasi Pusat (KIP) pada sidang putusan Senin (10/10) di Ruang Sidang lantai 5 KIP Jakarta. Istri almarhum Munir, Suciwati sudah hadir di ruang sidang bersama sejumlah pegiat HAM seperti Hendardi dan Haris Azhar dari KontraS bersama puluhan jurnalis baik cetak maupun elektronika termasuk para foto grafer yang akan mengambil momen penting ini.