Tanjungpinang (KIP) - Keterbukaan informasi sejalan dengan salah satu pilar reformasi yakni transparansi. Secara komprehensif UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengatur mengenai kewajiban badan/pejabat publik dan bagi lembaga masyarakat publik non pemerintah lainnya untuk dapat memberikan pelayanan informasi yang terbuka, transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat

Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau secara resmi telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 22 Tahun 2010 setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan melalui wawancara oleh DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 5 orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.Sesuai dengan amanat Pasal 24 UU No 14 tahun 2008, Komisi Informasi Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi. KI Provinsi Kepulauan Riau bertugas menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa-sengketa informasi publik di daerah melalui mediasi dan atau ajudikasi non litigasi.

Dalam UU No 14 tahun 2008 terdapat penggolongan informasi diantaranya pertama, informasi yang wajib disediakaan dan diumumkan badan publik secara berkala (pasal 9). Kedua, informasi yang wajib disampaikan secara serta merta (Pasal 10). Ketiga, Informasi yang tersedia setiap saat (Pasal 11). Keempat, Informasi yang dikecualikan (Pasal 17).

Manfaat adanya UU No.14 Tahun 2008 tersebut, masyarakat dapat mengakses informasi secara cepat mudah dan murah. Dan diharapkan setelah masyarakat mengetahui informasi tersebut dapat ikut berpartisipasi sehingga produktifitas masyarakat tinggi dan akhirnya kesejahteraan dapat tercapai. Hambatan yang dihadapi KI Provinsi Kepulauan Riau dalam sosialisasi UU No 14 tahun 2008 kepada masyarakat adanya kerangka pikir yang selama 32 tahun (orde baru) tertutup dan saat ini harus terbuka. Badan Publik sendiri masih canggung untuk membuka informasi tertentu sedangkan masyarakat belum mengetahui bahwa sekarang telah memiliki hak akan informasi.